Nina Prasetyo
Expert 2.0
makanya saya dah bilang di atas :
-------------------------------------
-------------------------------------
Pendaftaran Domain ID Tanpa Syarat?
- Thread starter JavaHostinger
- Start date
- Status
Yupz bnr banget bos dan oleh sebab itu diberikan tips dan anjuran agar lebih hati2 dan waspada, untuk memperkecil tingkat kejahatan itu terjadi.
Walaupun tdk bs menghilangkan kejahatan itu 100% yach setidaknya berusaha untuk melakukan pencegahan sehingga dgn pencegahan org2 yg berniat akan berfikir terlebih dahulu.
Walaupun tdk bs menghilangkan kejahatan itu 100% yach setidaknya berusaha untuk melakukan pencegahan sehingga dgn pencegahan org2 yg berniat akan berfikir terlebih dahulu.
Fuji Ahmad
Apprentice 2.0
silahkan di follow up ke milis pandi, biar di dengar sama orang pandi.
saya juga kurang paham mengenai claim nama domain .ID jika kita punya merek yg sudah menjadi PT. tapi nama domainnya sudah diregister sama ipmirror
saya juga kurang paham mengenai claim nama domain .ID jika kita punya merek yg sudah menjadi PT. tapi nama domainnya sudah diregister sama ipmirror
diskusi menarik.. 
hari ini saya coba buka website pandi.or.id, dan langsung di banner atas terpampang slogan "Daftarkan domain .ID untuk merek anda".
Dari kalimat tersebut, 2 kata yang penting yang saya tangkap : "domain" dan "merek".
Imho, nama domain dan merek saling terkait.
Nama domain dikelola oleh Pandi, yang mana dibentuk bersama pemerintah (http://pandi.or.id/id/sejarah).
Sedangkan merek adalah "Merek atau merek dagang adalah nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk/jasa dan menimbulkan arti psikologis/asosiasi." (http://id.wikipedia.org/wiki/Merek).
Di Indonesia, merek ditangani oleh DJHKI (direktorat jendral hak kekayaan intelektual - kementrian hukum dan ham), dan dilindungi oleh undang-undang.
Hukum tentang merek bisa dilihat disini :ihttp://www.dgip.go.id/merek/referensi-hukum
Nama domain, disisi lain, memiliki landasan hukum dalam salah satu pasal pada UU no. 11/2008 Pasal 23, yang berisi sbb :
Ayat (1) setiap Penyelenggara Negara, Orang, Badan Hukum dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
Ayat (2) pemilikan dan penggunaan Nama Domain tersebut ayat (1) harus beriktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain.
Ayat (3) setiap Peyelenggara Negara, Orang, Badan Hukum atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain tanpa hak, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.
Kesimpulan yang bisa saya tarik dari hal diatas adalah :
1. Secara hukum, merek (yang ditangani oleh dirjen djhki) memiliki acuan hukum lebih kuat (undang-undang) daripada domain (yang ditangani oleh pandi - sebuah organisasi nirlaba dengan landasan pasal 23 uu no. 11/2008).
2. Perusahaan yang sudah punya merek terkenal dapat mendaftarkan mereknya di Indonesia. Mereka juga dapat mendaftarkan domain yang terkait dengan merek mereka.
3. Ketika domain dari merek terkenal tersebut sudah didaftarkan yang diketahui melanggar pasal 2 uu no. 11/2008, domain dapat dibatalkan dan diberikan kepada yang berhak.
4. Ketika domain tidak memenuhi kriteria merek, maka otomatis tidak ada undang-undang yang mengacu ke perlindungan merek kemenhukam. Dengan demikian peraturan yang dimiliki oleh pandi adalah yang berlaku (pendaftar pertama, harus berdomisili di indonesia, dll, dll.)
Silakan dilanjut diskusinya mas..
hari ini saya coba buka website pandi.or.id, dan langsung di banner atas terpampang slogan "Daftarkan domain .ID untuk merek anda".
Dari kalimat tersebut, 2 kata yang penting yang saya tangkap : "domain" dan "merek".
Imho, nama domain dan merek saling terkait.
Nama domain dikelola oleh Pandi, yang mana dibentuk bersama pemerintah (http://pandi.or.id/id/sejarah).
Sedangkan merek adalah "Merek atau merek dagang adalah nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk/jasa dan menimbulkan arti psikologis/asosiasi." (http://id.wikipedia.org/wiki/Merek).
Di Indonesia, merek ditangani oleh DJHKI (direktorat jendral hak kekayaan intelektual - kementrian hukum dan ham), dan dilindungi oleh undang-undang.
Hukum tentang merek bisa dilihat disini :ihttp://www.dgip.go.id/merek/referensi-hukum
Nama domain, disisi lain, memiliki landasan hukum dalam salah satu pasal pada UU no. 11/2008 Pasal 23, yang berisi sbb :
Ayat (1) setiap Penyelenggara Negara, Orang, Badan Hukum dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
Ayat (2) pemilikan dan penggunaan Nama Domain tersebut ayat (1) harus beriktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain.
Ayat (3) setiap Peyelenggara Negara, Orang, Badan Hukum atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain tanpa hak, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.
Kesimpulan yang bisa saya tarik dari hal diatas adalah :
1. Secara hukum, merek (yang ditangani oleh dirjen djhki) memiliki acuan hukum lebih kuat (undang-undang) daripada domain (yang ditangani oleh pandi - sebuah organisasi nirlaba dengan landasan pasal 23 uu no. 11/2008).
2. Perusahaan yang sudah punya merek terkenal dapat mendaftarkan mereknya di Indonesia. Mereka juga dapat mendaftarkan domain yang terkait dengan merek mereka.
3. Ketika domain dari merek terkenal tersebut sudah didaftarkan yang diketahui melanggar pasal 2 uu no. 11/2008, domain dapat dibatalkan dan diberikan kepada yang berhak.
4. Ketika domain tidak memenuhi kriteria merek, maka otomatis tidak ada undang-undang yang mengacu ke perlindungan merek kemenhukam. Dengan demikian peraturan yang dimiliki oleh pandi adalah yang berlaku (pendaftar pertama, harus berdomisili di indonesia, dll, dll.)
Silakan dilanjut diskusinya mas..
Sebenarnya 'secara teknis' siapa saja bisa daftarkan nama domain .co.id apa saja dan sebanyak-banyaknya asal dia punya dokumen SIUP + KTP. Sesuai peraturan dibutuhkan tambahan dokumen Surat Pernyataan (bila nama tidak sesuai dengan nama perusahaan). Jadi meskipun nama perusahaannya misalnya PT. Entah Apa Namanya bisa saja mendaftarkan nama domain terserah.co.id asal bisa melampirkan Surat Pernyataan bahwa domainn tersebut memang dibutuhkan untuk suatu usaha tertentu. Jadi secara formal administrasi tidak ada peraturan yang dilanggar oleh PANDI ataupun Registrar. Hanay saja kalau suatu saat terjadi 'abuse' maka yang bertanggungjawab adalah yang punya SIUP + KTP.
Dulu saya pernah tanya ke PANDI, apakah boleh kita sebagai hoster mendaftarkan nama domain .web.id untuk klien menggunakan KTP kita? Jawabnya adalah boleh, tetapi kalau nanti ada masalah dengan domain tersebut maka yg punya KTP yg bertanggungjawab ....... wah jadi takutlah. Nah saya kira similar dengan domain .co.id hanya beda persyaratannya.
Dulu saya pernah tanya ke PANDI, apakah boleh kita sebagai hoster mendaftarkan nama domain .web.id untuk klien menggunakan KTP kita? Jawabnya adalah boleh, tetapi kalau nanti ada masalah dengan domain tersebut maka yg punya KTP yg bertanggungjawab ....... wah jadi takutlah. Nah saya kira similar dengan domain .co.id hanya beda persyaratannya.
KiHosting
Poster 1.0
itu sah gak ya kira-kira
Mantau thread ah... siapa tau dikemudian hari ada client-nya @Nina Prasetyo yang mau transfer domainnya ke saya jadi saya bisa kontak dia untuk minta dokumen-dokumen yang di registernya untuk keperluan transfer domain.
Biasanya sih masalah tidak datang di awal
jadi saya bisa kontak dia untuk minta dokumen-dokumen yang di registernya untuk keperluan transfer domain.Biasanya sih masalah tidak datang di awal
- Status