Apa Jokowi perlu turun tangan ikut ngurus beginian?
Semoga pak Jokowi ikut baca thread ini
, siapa tahu beliau jadi 'silent reader'
Ntar kalau maen ke solo tak sampein pak Jokowi atau keluarganya mas hahaha
itu biayanya per-merek per-kelas pak
bisa diajukan lewat kanwil kemenkumham di ibukota provinsi atau secara online
karena yg proses tetap dirjen hki pusat di jakarta
konsultan merek paling gampang carinya di kantor hukum
beberapa kantor bantuan hukum ada konsultan mereknya
semoga ada perbaikan
sebab perlindungan merek ini ya penting juga
Kalau ini benar juga sih mas.
Kalau prosesny menurut saya kok kedengarannya kurang transparan. Kalau masalah pengumuman okelah perlu bertahun-tahun.
Tapi kalau masalah proses pengajuannya sampai mana kok menurut ku kurang transparan.
Seharusnya semua merk yang diajukan dibuka untuk umum, sesuai nomor antrian. Jadi publik tahu nomor antriannya apakah sudah diproses belum dan sampai mana.
Jadi perlu ada mega portal untuk semua layanan dan perijinan menurut ku.
Jadi semua layanan baik daerah dan provinsi seharusnya mengakses ke satu website saja. Jadi jelas dan terintegrasi.
Saya rasa portal macam ini tidak lah memerlukan dana yang besar seperti E-KTP.
Karena terpusat, dan pengadaanya terpusat. tidak seperti e-ktp yang perlu pengadaan setiap kabupaten.
Kalau semua perijinan, Pajak, HKI dan lain-lain yang berhbungan dengan public services dari kabupaten - nasional bisa diakses dalam satu website, saya yakin peringkat kemudahan berusaha Indonesia akan melejit.
Bayangan saya, seperti mengakses BL/TOPED, semu ada.
Kalau perlu di mega PORTAL pemerintah, disana bisa bayar ngurus dari PBB sampai e-Tilang, wah bakalan luar biasa sekali itu.